Saturday , October 21 2017
Home / Info / Presiden Terbitkan Aturan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
Lampu Tenaga Surya

Presiden Terbitkan Aturan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi

Rabu, 19 April 2017

Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April lalu menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pemenuhan terhadap energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata. Melalui Perpres ini, pemerintah memandang perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Siaran pers yang diterbitkan oleh setkab.go.id, Selasa (18/4), menyebutkan bahwa penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan penyediaan LTSHE. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Perpres ini. Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan satu kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurut Perpres ini, bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan LTSHE. Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan LTSHE itu, Menteri ESDM melakukan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta melakukan pengadaan Badan Usaha pelaksana Penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, paling kurang memenuhi persyaratan: memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri, mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri, menyediakan layanan purna jual paling kurang tiga tahun, dan menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

“Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

“Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE sesuai tujuan Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud, dan dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai perjanjian penyerahan LTSHE dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Perpres ini menugaskan kepada Menteri ESDM untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyediaan LTSHE kepada Presiden setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun pendanaan Penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (PSJ)

 Sumber : esdm.go.id

Check Also

biaya pasang panel surya

Berapa Biaya Pasang Listrik Panel Surya di Atap Rumah?

Dana Aditiasari – detikfinance Selasa, 02/02/2016 08:00 WIB Jakarta -Seiring perkembangan teknologi, biaya pemasangan panel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *